RUU Nikah Siri – Rancangan Undang Undang Nikah Siri atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dukeman resmi atau yang biasa disebut sebagai nikah siri, kini tengah memicu kontroversi ditengah-tengah masyarakat.

Seperti halnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemidanaan nikah siri yang diatur dalam Draf RUU Nikah Siri adalah sebagai langkah tidak benar.

“Saya kira ini tidak benar.Nikah siri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah).Saya yakin ini ada agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (free sex) dan menyalahkan yang nikah,” 2kata Hasyim kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Gedung PBNU Jakarta kemarin.

Pemerintah sejauh ini bersikukuh memperjuangkan draf RUU Nikah Siri yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar menegaskan, nikah siri perlu diatur agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka. “Jadi yang bagus kan nikah itu ada suratnya.

Jadi jangan hanya, maaf ya, dalam tanda kutip, lakilaki itu jangan sekadar make aja dong.Tanggung jawabnya di mana dong? Lahir batin dong! Kanitu bagian dari perkawinan, jadi dia harus bertanggung jawab. Kalau punya anak, anaknya jadi tanggung jawabnya,” ujar Patrialis Akbar di sela-sela kunjungan ke LP Anak Kelas II A Tangerang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin.

Untuk diketahui, draf usulan RUU Nikah Siri Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menampung pasal tentang nikah siri atau nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Pasal tersebut menyebutkan, jika seseorang melakukan nikah siri atau melakukan kawin kontrak,ia dapat diancam dengan pidana penjara.

Pasal 143 RUU UU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri,draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak.

Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Menurut Patrialias,masyarakat harus diberi kesadaran bahwa nikah itu tidak sekadar nikah atau bohong-bohongan. Menurutnya, banyaknya pria menikah di bawah tangan dan janda-janda muda menjadi stimulasi agar hal tersebut perlu diatur. Ditegaskan, pengaturan pernikahan bukan berarti negara ikut campur dalam masalah agama. “Kalau kehidupan bermasyarakat tidak diatur,masyarakat bisa kacau.

Ya, kalau kehidupan beragama itu misalnya begini, orang mengaji harus mengaji dari jam sekian sampai sekian, itu baru namanya ikut campur,”jelasnya. Di tempat sama, Menteri Agama Suryadharma Ali menuturkan bahwa draf RUU tersebut sudah dibuat sekitar lima tahun lalu atau sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. Karena itu, pembahasan mengenai nikah siri akan kembali dilihat pasal demi pasal oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Dari daftar inventarisasi masalah yang telah masuk itu,akan muncul berbagai pandangan mengenai rancangan pasal itu.“Mungkin saja ada yang cocok atau kurang cocok, mungkin nanti bertemu, pemikiran yang lebih sesuai dari apa yang dikonsepkan sekarang,”ujarnya. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengakui, nikah siri dalam syariah agama disahkan.

Namun dalam peraturan undang-undang hal itu tidak bisa disahkan karena belum tercatat dalam administrasi negara. Untuk itu, Suryadharma meminta para pelaku nikah siri untuk segera mencatatkan perkawinannya ke KUA. “Mereka harus mencatatkan itu (pernikahannya ke KUA), bukan berarti nikahnya nggak sah. Bila tidak sah kan berarti berzina bertahun-tahun,” katanya.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasarudin Umar menjelaskan, maksud draf RUU tersebut tiada lain hanya untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci. Selain itu,RUU ini diajukan terkait masalah kemanusiaan.

Dia berharap, adanya UU ini nantinya akan mempermudah anak mendapatkan haknya seperti dapat warisan, hak perwalian, pembuatan KTP, paspor,serta tunjangan kesehatan dan sebagainya. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap draf RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.Dalam pandangannya, nikah siri itu lebih banyak merugikan anak-anak dan kaum perempuan.

“Anak-anak yang lahir dari kawin siri itu tidak diakui hukum dan tidak mendapatkan hak waris,” jelasnya di Gedung MK kemarin. Mahfud menyatakan,perempuan yang dinikahi secara siri tidak diakui oleh hukum sehingga jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian istri pertama adalah hasil pernikahan yang tercatat dan istri kedua adalah hasil nikah siri,maka istri pertama sangat kuat di hadapan hukum.

“Jika istri pertama mengatakan saya istri yang sah,maka hal itu tidak bisa dilawan dengan hukum, “jelasnya.Kendati demikian, dia menggariskan bahwa RUU tersebut perlu didiskusikan. Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfa Anshor juga mendukung langkah pemerintah mengatur kawin siri. Secara tegas dia menyatakan kawin siri dan kawin kontrak sangat berisiko bagi perempuan untuk menjadi korban.

Dia menolak pendapat yang menyebut pengaturan itu melanggar HAM walaupun perkawinan merupakan isu privat. “Penegakan HAM bukan berarti semua hal yang terkait dengan persoalan privat tidak ada aturannya. Negara mengatur dalam rangka memberikan koridor. Nikah siri bisa berdampak timbulnya ketidakadilan bagi perempuan,”katanya.

Masalah Perdata

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Arwani Faishal mengingatkan bahwa pernikahan adalah masalah perdata. Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika memenjarakan pelakunya. Dia kemudian membandingkan dengan pelaku kumpul kebo yang jelas-jelas bertentangan dengan agama mana pun, tapi tidak pernah dikenai sangsi pidana oleh negara.

“Lho, orang-orang yang menjalankan ajaran agama justru diancam dengan hukuman penjara? Jika ini terjadi justru negara malah bertindak zalim,”kata Arwani. Menurutnya, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan secara administratif kepada negara adalah perkara perdata yang tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Bahkan sanksi material (denda) juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat.

“Bila mengenakan denda dalam jumlah tertentu untuk orangorang yang melakukan nikah siri, tentu hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Bukan masalah bagi mereka yang punya uang banyak. Namun tidak adil bagi mereka yang secara ekonomi hidupnya pas-pasan,”kata Arwani. Dalam pandangannya, nikah siri memiliki berbagai dampak positif (maslahah) dan dampak negatif (mafsadah) yang sama-sama besar.

Jika dilegalkan, akan sangat rawan disalahgunakan dan jika tidak diakui akan bertentangan dengan syariat Islam. “Untuk itu dampak negatif dan positif pernikahan siri harus dikaji dan disikapi bersama,”katanya.

Berita terkait:

February 18th, 2010 | Tags: ,

Komentar untuk Rancangan Undang-Undang Nikah Siri

  1. Hoiriyah
    March 4th, 2010 at 20:53
    Reply | Quote | #1

    saya sepakat dengan pendapat bpak KH.hasyam muzadi.sebaiknya sebelum mengeluarkan RUU,alangkah baiknya pemerintah mempidana para PSK,sebab hal tersebut dapat membawa dampak negatif pada generasi muda.tetapi kenapa pemerintah malah melegalkan hal tersebut,bahkan memfasilitasinya.lihat “surya”Hal:8.terbitan tgl:4-03-2010,dengan menyediakan maaf “kondom” bagi PSK.dan justru memberi sanksi(pidana)bagi pelaku nikah siri yang jelas-jelas agama menghalalkan hal tersebut..saya rasa pelaku nikah siri tidak usah di pidana, melainkan di beri sanksi administratif saja.sebab pernikhan siri sudah sah dan agama menghalalkan..terimakasih

  2. Yuli
    March 10th, 2010 at 00:27
    Reply | Quote | #2

    Saya setuju dgn pendapat Bpk KH. Hasyim Muzadi. Bahwasanya yg berhubungan intim di luar nikah itulah yg hrs di beri sanksi. Toh nikah siri itu syah menurut hukum Allaah SWT. Tdk ada yg bisa membatalkan hukum Allaah. Dengan membuat undang2 tersebut adalah bukan berarti membatalkan pernikahan siri tersebut krn itu syah oleh hukum Allaah SWT. Nikah siri itu berbeda dgn nikah mut’ah. Mengenai pasal 144 & 142 adalah demokrasi yg berbelit-belit untuk orang asing muslim yg menikahi orang indonesia. Kok orang mau menikah aja dipersulit dgn syarat uang jaminan 500 juta. Ini tdk ada dlm hukum Islam & tidak semua nikah siri itu dgn niat buruk tetapi dikarenakan prosedur & demokrasi yg terlalu sulit & memberatkan untuk di tempuh kedua mempelai. Jadi mohon keefektifan undang2 tsbt & cobalah buat undang2 yg lbh bermanfaat lagi yg berkenaan dgn seks bebas. Terima Kasih. Smoga pendapat saya di pertimbangkan.

  3. March 18th, 2010 at 11:55
    Reply | Quote | #3

    benar.. nikah yang halal di hadapan islam dan allah begitu sangat tertekan akandenda ,bahkan benda yang di mata allah baik halal , tapi dimata manusia penuh murka,masih ada para psk kempol kebo yang meraja lela di dunia mereka biarakn berkeliaran hampir semua manusia diajak nya ke neraka ,orang2 hanya mendukung nya,apalagi orang yang melakukan kebaikan seolah di lempar ke neraka , dan di singkirkan dari syurga , memengkawhin siri merugikan bagi perempuan dan anak2, tapi gak semuanya begitu , masih banyak khawin resmibapak , suami yang gak ada tanggung jawab, gak memberi nafkah , bahkan ada yang rela menjual istri dan anak , itu lebih murka di bandingkan kelakuan hewan ,ada juga khawin siri karena dia tidak mau menyakiti hati istri , seperti oarang diperantauan ,,, tapi yang lebih mudahnya untuk para wanita , jika kamu khawin khawinlah , jika calon suamimu sudah ada istri , bilang dengan istri tuanya agar dia mengizinkanya ,jangan merebut hati seseorang,jgn menghancurkan rumah syurga orang ,kebaikan akan selalu mendukung kita di dunia maupun akhirat kelak ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…amien..

  4. iwan
    June 10th, 2010 at 10:03
    Reply | Quote | #4

    hehehe,…RUU yg aneh,yang jinah, kumpul kebo,menyebarkan maksiat spt ariel peterporn dan wanita2nya kok dibiarin???????????.sedangkan yg nikah siri yg halal di hadapan Allah dipenjarakan???,takut dan taatlah kpd Allah,jgn takut kpd selain ALLAH,mungkin lebih baik bikin RUU perjinahan aja yg jelas2 HARAM

  5. sumi
    July 9th, 2010 at 09:30
    Reply | Quote | #5

    NIKAH SIRI ITY HALAL DAN BAIK.

    Hanya orang2 yang yang berpikiran sempit sja, jika nikah sirih itu dibilang zalim..!!
    KITA TUNDUK PD HUKUM ALLAH bukan HUKUM yang dibuat MANUSIA.

  6. September 7th, 2010 at 14:40
    Reply | Quote | #6

    Lokalisasi di pelihara….ajaran agama di penjara, (yg bener jd salah yg salah jd bener) Oh..indonesia…indonesia……

  7. matt
    September 24th, 2010 at 15:23
    Reply | Quote | #7

    nikah sirih menurut saya pikir-2 dulu kalau ingin melakukannya, jagan dicapur baur kan antara agama dengan Hukum, kita liat dampat dari nikah sirih itu sendiri, terhadap anak dan istri pertamanya, kebanyakan nikah siri itu dilakukan tampa sepegetahuan si istri pertama apa itu dibenarkan ? …………. jd jagan lah kita mencapurkan antara agama dengan Hukum, allah pun bakalan marah dengan kita yang dengan kedoknya melakukan pernikahan sirih tetapi menyampakan anak dan istri pertama kita, apa itu yang kalian mau..? jagan lah kalian hanya berpikir disekitar itu saja, pikir kan lah dampak dari pernikah han sirih tersebut baik atau tidak, jagan dengan mentamengkan agama megatakan pernikahan sirih itu boleh, memang benar islam mebolehkan pernikahan sirih, tapi islam pun mengatakan barang siyapa yang menelantarkan anaka isterinya maka balasan ku sagat pedih…..

TOP